Apakah Kebijakan Baru Sang Menteri Pendidikan dapat Menyiapkan SDM berkualitas dari Sabang hingga Merauke?

Menonton diskusi menarik yang sempat trending di Youtube tentang Covid 19 antara Deddy Corbuzier dengan Bapak Achmad Yurianto, seorang Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) membuat saya terhenyak ketika dalam satu titik pembicaraan, Deddy mengungkapkan keherannya terhadap ketenangan penduduk di daerahluar jakarta yang sangat berbeda jauh dengan Jakarta dalam menanggapi issue tentang Covid 19 dan protokol Social Distancing, menurutnya terdapat keterlambatan dalam merespon Covid 19 dan pengabaian protokol social distancing pada perkumpulan yang melibatkan 1500 orang tersebut. Keheranan tersebut dijawab dengan lugas oleh Bapak Achmad Yurianto bahwa tiap daerah tidak bisa diperlakukan sama. Luasnya negara kita menjadi tantangan tersendiri dalam penyampaian pesan pemerintah pusat ke daerah dan perbedaan respon dalam memahami instruksi pemerintah pusat yang bisa mendapatkan pemahaman dan penerimaan berbeda dari penduduk berbagai daerah di Indonesia.  Ada daerah yang bisa diajak lari dan ada daerah yang harus kalem-kalem. 

Penjelasan juru bicara Kemenkes ini faktanya membuktikan adanya sebuah disparitas yang cukup besar antara kota besar dan kota-kota yang tersebar di Indonesia. Kota-kota besar dengan dinamika dan literasi yang tinggi, mampu menerima instruksi pemerintah dengan cepat dan memahami sebuah konsep abstrak yang baru dan belum pernah dikenali sebelumnya. Mereka dengan cepat teredukasi pada kedatangan virus baru tersebut, sedangkan daerah lain kurang cepat menerima hal baru seperti ini, sehingga sebuah social change yang tidak terprediksi sebelumnya akan lebih lambat direspon. Mau tidak mau, penerimaan instruksi pemerintah yang didiseminasikan ke seluruh wilayah di Indonesia pun belum tentu mendapatkan respon yang sama. Terdapat diferensiasi yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Ini sebuah tanda bahwa kita perlu mempersiapkan pendidikan yang memutus gap antara kota besar dan kota kecil di Indonesia agar sinkronisasi bisa terjadi dengan segala keunikan tiap daerah sehingga bisa cepat tanggap terhadap instruksi pemerintah pusat dari Sabang hingga Merauke dalam menghadapi tantangan baru. Disparity in Citizenshipbisa bersumber dari disparity in Education. Apabila disparitas tersebut bisa dikurangi, pemerintah akan menciptakan sumber daya manusia yang efektif dan resilient dalam menghadapi perubahan sosial. 

Dalam rangka mengurangi disparitas pendidikan antara daerah urban dan rural, Pemerintah sudah melaksanakan affirmative program melalui beasiswa LPDP, ADEM dan ADEK, tapi kita perlu untuk meningkatkan sistemnya dengan lebih baik sehingga angka keberhasilan menjadi lebih tinggi karena berdasarkan press release terkait beasiswa afirmasi yang dikeluarkan DIKTI pada tahun 2017, banyak penerima beasiswa afirmative di kampus urban indonesia yang tidak bisa menyelesaikan alias drop out karena kurang siapnya memasuki dunia college, shock culture dll. Selain itu, beberapa poin yang luput dari perhatian pemerintah adalah dengan mensosialisasikan diversity program dalam instansi pendidikan Indonesia. Ini adalah sebuah hal penting untuk mempertimbangkan program tersebut dengan strategi yang lebih komprehensif dan tertata baik. 

Sekarang kabar baiknya adalah sudah banyak mahasiswa dari daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) untuk melanjutkan kuliah di kampus-kampus urban dengan harapan kelak selesai kuliah kembali untuk membangun daerah masing-masing. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan dan di alami kampus-kampus yang memiliki tingkat diversity tinggi dalam demografi etnik mahasiswa yaitu, bagaimana kampus yang banyak mahasiswa dari daerah 3T tersebut harus berjuang di garda depan untuk memberi pendidikan yang bisa mengakomodasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi sekaligus memberikan pengajaran yang maksimal. Tantangan-tantangan yang dialami mahasiswa meliputi kurangsiapnya mahasiswa terhadap kehidupan kampus, teknologi kampus, perbedaan kultur dengan daerah asal, dan perbedaan dialek bahasa Indonesia, dll. Apakah pemerintah siap untuk mengatasi dampak variability dalam demografik mahasiswa kampus yang luas seperti ini? 

Akan mudah bagi kampus yang sudah memiliki prestige bagus di mata masyarakat dan resources yang banyak untuk mendapatkan input mahasiswa yang sudah tersaring, kampus tersebut tinggal poles sedikit mahasiswa sudah bekerja per se untuk berprestasi, tapi bagaimana dengan kampus lain yang memiliki prosentase mahasiswa dari daerah 3T begitu banyak sehingga harus memastikan tantangan-tantangan yang dihadapi mahasiswa bisa terakomodasi sekaligus memenuhi tuntutan persaingan di luar kampus? Mereka harus mendidik dengan seadil-adilnya sekaligus harus bekerja keras untuk menciptakan kualitas kampus yang bagus dan mampu bersaing dengan kampus-kampus negeri yang namanya sudah tercantum dalam registrasi SNMPTN sehingga bisa mudah dicentang calon pendaftar. 

Ini adalah satu hal yang masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Bagaimana bisa mempersiapkan pendidikan yang kelak bisa menyiapkan sumber daya manusia berkualitas dari Sabang sampai Merauke apabila ini luput dari perhatian? Ada sebagian pelajar Indonesia yang siap dengan kemajuan tersebut, dan ada yang masih belum siap. Ada penduduk Indonesia yang cepat memahami instruksi pemerintah pusat, ada yang perlu waktu untuk menelaah terlebih dahulu karena tidak mewakili keseharian kehidupan mereka. Jangan sampai kota Jakarta dan beberapa kota besar lain di Indonesia dianggap penduduk sendiri sebagai negara lain karena sangat outlier dalam merepresentasikan demographics penduduk Indonesia. 

Uning Musthofiyah

Pengamat Pendidikan & 

Pengajar Universitas Merdeka Malang

Related posts

Leave a Comment